Mahfud MD Bantah Penyelesaian Non-Yudisial HAM Berat Masa Lalu untuk Hidupkan Komunis

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu untuk menghidupkan kembali komunis.

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dibentuk Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Tim dibentuk pada September 2022 lalu.

“Misalnya peristiwa 65. Ada yang menuding untuk menghidupkan lagi komunisme. Itu tidak benar,” tegas Mahfud saat konferensi pers di Istana Merdeka, Rabu (11/1).

“Karena berdasarkan hasil tim ini, justru yang harus disantuni bukan hanya korban-korban dari pihak PKI tetapi juga direkomendasikan korban kejahatan yang muncul saat itu, termasuk ulama dan keturunannya,” imbuhnya.

Mahfud juga membantah tuduhan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu memberikan angin segar kepada lawan Islam. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut, pemerintah justru menyantuni korban pembantaian dukun santet di Banyuwangi yang merupakan ulama.

“Di Aceh juga semuanya Islam. Kenapa harus dikatakan bahwa ini untuk mendiskreditkan Islam untuk memberikan angin kepada PKI. Itu sama sekali tidak benar. Karena PKI sudah ada TAP MPR-nya,” ucapnya.

Mahfud menekankan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu juga bukan menutup cela yudisial. Dia menegaskan pemerintah tetap membuka penyelesaian secara yudisial dalam menangani pelanggaran HAM berat.

“Jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi non yudisial, bukan. Yudusial silakan,” ujarnya.